LIPUTAN BANDUNG – Di tengah tekanan pembangunan yang semakin besar, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, pengendalian alih fungsi lahan pertanian bukan lagi pilihan melainkan keharusan untuk menyelamatkan ketahanan pangan nasional.
Dengan target Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 87% pada 2029 (sesuai RPJMN 2025-2029), pemerintah bahkan siap mengambil langkah tegas, menganggap seluruh Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai LP2B di daerah yang belum membenarkan rencana tata ruangnya.
“Kalau fungsi manajemen risiko lahan ini diobral, ketahanan pangan akan hancur. Pengendalian harus ketat dan konsisten,” tegas Nusron dalam Rapat Koordinasi Alih Fungsi Lahan di Kementerian Hukum, Rabu (17/12/2025).
Target 87% LP2B itu bukan sekadar angka di kertas. Menurutnya, angka itu menjadi pijakan strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan sektor pangan, energi, industri, dan perumahan. Peta jalan pencapaian sudah dirancang bertahap, mulai dari 75% pada 2025, naik bertahap hingga mencapai target pada akhir masa jabatan Presiden Prabowo Subianto – yang wajib diikuti pusat dan daerah.
Namun, realitasnya masih jauh dari harapan. Hingga kini, 13 provinsi bahkan belum mencantumkan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di tingkat kabupaten/kota, hanya 203 daerah yang memasukkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke dalam rencana mereka, dan cuma 64 daerah yang luasan LP2B-nya sudah melewati 87%.
Untuk mengatasinya, ATR/BPN mengandalkan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) – yang terbukti efektif menekan penyusutan lahan. Contohnya, di Jawa Barat: sebelum LSD diterapkan, lahan sawah menyusut 49.585 hektare. Setelah tahun 2021 (ketika LSD berjalan), penyusutan turun drastis menjadi hanya 2.585 hektare.
“Tujuan kami bukan mematikan pembangunan. Semuanya harus jalan – tapi seimbang. Pertanian tidak boleh ketinggalan, karena itu adalah tulang punggung ketahanan pangan kita,” pungkas Nusron.***
