LIPUTAN BANDUNG– Jawa Barat Targetkan Penurunan Stunting Jadi 4 Persen, KDM Dorong PKK Desa Bergerak
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mematok target muluk untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi lima persen atau bahkan bisa mencapai empat persen. Target yang sama juga berlaku untuk menyisakan kasus kematian ibu dan bayi menjadi hanya empat persen.
Gubernur Dedi Mulyadi menyebutkan target tersebut dalam Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi di RSUP Hasan Sadikin (RSHS), Kota Bandung, Selasa (10/6/2025). KDM, sapaan Gubernur Dedi Mulyadi, mengungkap target tersebut menjawab tantangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar Jawa Barat mampu menekan prevalensi stunting maupun jumlah kasus kematian ibu dan bayi di bawah 10 persen.
Baca Juga: Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Jabar Berkurban dan Berbagi Bersama Keluarga Risiko Stunting
Saat ini, Jawa Barat menyumbang 17 persen dari total angka kematian ibu secara nasional, yakni dari 4.700 kasus. Sementara angka kematian bayi secara nasional mencapai 34 ribu kasus per tahun. “Kita ingin menurunkan semuanya ke angka 4 persen,” tegas KDM usai acara.
Untuk mewujudkan target tersebut, ia menginstruksikan Dinas Kesehatan Jabar agar memberikan insentif kepada bidan pendamping jika di desanya berhasil menciptakan nol kematian anak dan nol stunting.
“Kepala desanya nanti kita kasih bonus, ketua PKK-nya bergerak. Ini akan menjadi prioritas kita di tahun ini sehingga ke depan anak-anak Jabar sehat, baik yang balita maupun usia remaja, bahkan orang tuanya juga harus sehat,” ujarnya.
KDM menegaskan bahwa tahap pertama pembangunan kualitas manusia dimulai dari kondisi sehat, atau cageur dalam bahasa Sunda. “Cageur pikirana, cageur hatena. Kalau sehat, nanti bisa bageur, pinter, singer,” tuturnya.
KDM juga memberikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan yang telah mendukung berbagai program kesehatan di Jabar, termasuk pembiayaan operasi pemisahan bayi kembar siam di RSHS tanpa biaya. “Ini kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Jabar, sehingga kalau ada warga Jabar memiliki problem serupa, sudah diumumkan hari ini di medsos saya, nomor HP yang bisa dihubungi oleh seluruh warga ketika ada hal yang darurat kesehatan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Budi Gunadi menyampaikan kebanggaannya terhadap langkah cepat Jabar dalam mengatasi persoalan kesehatan. “Jawa Barat ini karena penduduknya paling banyak, kehamilan dan angka kematian ibu dan bayi juga tinggi, Tapi tidak banyak daerah yang secara terbuka mengakui dan langsung bertindak,” ujar Budi.
Sebagai langkah konkret, Kemenkes dan Pemdaprov Jabar akan menjalankan proyek percontohan penanganan kematian ibu dan anak di Kabupaten Bogor, Bandung, dan Garut. Program ini melibatkan lintas sektor dari rumah sakit, klinik, puskesmas hingga bidan desa.
“Dalam tiga bulan kita evaluasi, dan akan direplikasi ke daerah lain jika berhasil,” ungkap Budi.
Selain penurunan angka kematian, Jawa Barat juga mencatatkan penurunan signifikan pada angka stunting, dari 21,7 persen menjadi 15,9 persen atau mengalami penurunan sebesar 5,8 persen. Dengan penurunan tersebut, kini prevalensi stunting Jawa Barat berada di bawah nasional sebesar 19,8 persen. Angka ini menjadi tonggak sejarah, di mana untuk kali pertama prevalensi stunting Indonesia di bawah 20 persen
“Jabar itu turun dari 21,7 persen ke 15,9 persen, secara nasional semua turun. Jadi saya bilang, Pak Gub terima kasih cuma kalau bisa ditambah. Kalau bisa di bawah 10 persen gitu. Pak Gub ingin lebih bagus lagi dari itu karena kalau Jabar bisa di bawah 10 persen, itu nasional pasti akan turun di bawah 15 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat Siska Gerfianti mengaku siap berperan aktif membantu Gubernur untuk mewujudkan pencapaian target penurunan stunting maupun penurunan kasus kematian ibu dan bayi. Bagi Siska, mention khusus kepada PKK menunjukkan kepercayaan Gubernur terhadap organisasi masyarakat yang berakar kuat hingga ke tingkat keluarga atau rumah tangga tersebut.
“Tentu, bagi kami ini menjadi sebuah kehormatan. Ini menunjukkan sebuah kepercayaan Pak Gubernur yang harus kami respons dengan cepat dan terukur. Sebagai mitra utama pemerintah, PKK senantiasa hadir bersama-sama dengan Pak Gubernur untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera,”pungkasnya.***
