LIPUTAN BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, penerima program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan saat ini sedang dalam proses pendataan agar tidak salah sasaran.
“Itu kami mendata betul, jangan sampai salah sasaran,” kata Bey Machmudin saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/11/2024).
Ia menjelaskan, mereka yang akan tinggal di fasilitas rumah susun sederhana sewa (rusunawa) itu perlu memiliki komitmen untuk mau diberikan pelatihan supaya dapat mandiri dan berpenghasilan.
Baca Juga:Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali
“Komitmen mereka seperti apa dan juga kami harus memastikan bahwa mereka tidak balik lagi (tinggal sementara),” ujarnya.
“Mereka akan diberikan pelatihan karena harus ada keterampilan,” lanjut Bey.
Ia mengatakan, program tersebut akan diluncurkan dan ditargetkan dua tower baru di Rusunawa Rancaekek dan Solokanjeruk selesai di akhir bulan Desember 2024.
“Jabar menjadi contoh (peluncuran program) dengan Jakarta. Ditargetkan akhir Desember ini sudah siap rumahnya (rusunawa),” ujar Bey.
Baca Juga:Bey Machmudin: Banjir Rendam Delapan Kecamatan di Kabupaten Bandung, Bantuan Sudah Diturunkan
“Tantangannya waktu yang sangat singkat ini Pak Sekda (Jabar) dan tim harus dapat mempersiapkan mereka (penerima bantuan) baik secara keterampilan maupun sosial,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menjelaskan terkait klasifikasi penerima program itu, yakni masyarakat miskin ekstrem.
“Kualifikasi miskin ekstrem itu tidak mempunyai rumah dan pekerjaan, artinya serabutan. Betul-betul ekstrem di wilayah perkotaan,” kata Herman.
Ia menuturkan, dua tower baru yang sedang dipersiapkan itu memiliki kapasitas 58 unit dengan luas 36 meter persegi dan di setiap unitnya sudah dilengkapi dengan furnitur.
“Kami sudah cek langsung ke lapangan, tiap tower itu baru dan full furnitur sangat representatif,” katanya.
“Satu tower ada 58 unit. Jadi semua ada 116 unit, sementara KK ada 100. Jadi kita ada cadangan 16. Terkait rusunawa clear tidak ada persoalan,” ungkap Herman.
