LIPUTAN BANDUNG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tancap gas mempercepat dan meningkatkan kinerja Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) melalui lima langkah strategis. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat membuka acara Kick Off Implementation Support Mission di Jakarta, Senin (19 Oktober 2025).
Pudji Prasetijanto Hadi menekankan bahwa sinergi dan komitmen dari seluruh pihak sangat krusial agar ILASPP dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. “Keberhasilan ILASPP tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi dari bagaimana kita menjaganya,” ungkapnya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.
Berikut adalah lima langkah strategis yang akan ditempuh Kementerian ATR/BPN:
1. Optimalisasi Anggaran: Mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi anggaran yang belum terserap melalui kegiatan-kegiatan potensial di Triwulan IV.
2. Peningkatan Kapasitas SDM: Melaksanakan kajian dan pelatihan yang melibatkan mitra terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Penguatan Steering Committee: Memperkuat peran Steering Committee ILASPP untuk memastikan koordinasi dan arah kebijakan yang lebih terarah.
4. Percepatan Pengadaan: Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di lapangan.
5. Penyusunan AWP 2026: Menyusun Annual Work Plan (AWP) tahun 2026 dan melaporkannya kepada Kementerian Keuangan pada November 2025, sesuai dengan ketentuan Loan Agreement.
Pudji juga mengingatkan seluruh pelaksana program untuk selalu mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan ILASPP. Ia juga menekankan pentingnya menghilangkan sekat birokrasi dan tidak menunda-nunda kewajiban.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional yang didanai melalui pinjaman Bank Dunia senilai 653 juta dolar AS, atau setara dengan Rp11,08 triliun. Program ini akan berjalan selama lima tahun, dari tahun 2025 hingga 2029.
“Per 30 September 2025, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai sekitar 44,226 miliar rupiah, atau sebesar 9,03% dari pagu total anggaran tahun 2025 sebesar 0,49 triliun rupiah,” jelas Andi Tenri Abeng.
Sementara itu, Task Team Leader Bank Dunia, Willem van der Muur, menekankan pentingnya procurement dan mitigasi risiko untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ILASPP.
Acara Kick Off Implementation Support Mission ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Nazib Faizal; jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Dunia.***
