LIPUTAN BANDUNG – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, secara khusus mengumpulkan 88 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) untuk percepatan penyelesaian layanan pertanahan. Langkah ini menindaklanjuti laporan Triwulan III yang menunjukkan perlunya peningkatan kecepatan dalam mengurus berkas-berkas yang menumpuk.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelesaian Layanan Pertanahan diadakan di Gedung BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Bogor, Kamis (30/10/2025). “Dibutuhkan kepedulian Kepala Kanwil dan Kepala Kantah dalam menyikapi tunggakan ini. Ini sudah jadi kewajiban kita sebagai pelayan publik untuk menyelesaikan berkas tersebut,” tegas Ossy.
Ia menekankan pentingnya kontrol terhadap berkas lama dan baru secara bersamaan. “Berkas yang sebelum tahun 2025 hendaknya dicicil yang bisa diselesaikan. Tapi, jangan lupa berkas tahun 2025 juga harus diselesaikan karena akan terus bertambah,” imbaunya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, mengemukakan strategi penyelesaian khususnya dalam pengukuran bidang tanah. Ia menyarankan agar tunggakan segera dikerjakan berdasarkan kategori kelengkapan berkas.
“Contohnya, kalau petugas ukur datang ke tempat pemohon ternyata masuk kawasan hutan, maka tidak diproses. Atau kalau tanah tidak ada patok dan tetangganya tidak setuju, juga bisa tidak diproses. Kalau berkas bermasalah dari pemohon, otomatis tidak diproses – ini agar tidak menumpuk lebih banyak,” ujar Virgo.
