LIPUTAN BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik di kota ini tetap berjalan normal, meskipun ada dinamika hukum yang melibatkan salah satu pejabat daerah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam keterangannya pada Rabu, 10 Desember 2025.
Farhan menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung serta Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung merupakan proses yang sepenuhnya berada dalam ranah aparat penegak hukum.
Baca Juga: Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Kabupaten Bandung, Kamis 11 Desember 2025
Ia menekankan bahwa Pemkot Bandung menghormati jalannya penyidikan yang dilakukan secara independen dan profesional.
Menurut Farhan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa hambatan, serta membangun kepercayaan masyarakat.
“Kami memahami kekhawatiran warga Bandung atas perkembangan situasi ini. Namun pemerintah kota tetap stabil, seluruh perangkat daerah bekerja seperti biasa, dan layanan publik tidak mengalami gangguan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), memastikan ritme kerja tetap konsisten, serta menjamin tidak ada pelayanan yang terhenti akibat situasi tersebut.
Baca Juga:Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Kota Bandung, Kamis 11 Desember 2025
Lebih jauh, Farhan menegaskan bahwa kasus hukum yang sedang berlangsung ini tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Untuk itu, masyarakat diminta untuk tidak berspekulasi dan tetap mengikuti informasi resmi dari lembaga yang berwenang.
Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, Pemkot Bandung mempercepat sejumlah agenda reformasi birokrasi.
Langkah tersebut meliputi penguatan pengawasan internal, evaluasi ulang SOP layanan publik, serta optimalisasi sistem digitalisasi administrasi pemerintah.
“Ini menjadi momentum bagi kami untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan responsif. Kami ingin memastikan setiap layanan publik hadir dengan kualitas terbaik dan memprioritaskan kepentingan warga Bandung,” kata Farhan.
Ia juga meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjaga profesionalisme, fokus pada tugas masing-masing, dan tidak terdistraksi oleh isu yang berkembang.
Farhan menegaskan bahwa program pembangunan daerah terus berjalan sesuai rencana, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga layanan dasar lainnya.
Sebagai tindak lanjut atas perkembangan kasus, Pemkot Bandung memperkuat sistem pengawasan internal, termasuk meningkatkan kinerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memperbesar peran Inspektorat, serta mempercepat integrasi proses administrasi berbasis digital.
Langkah-langkah tersebut diambil untuk meningkatkan transparansi dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
Tidak hanya itu, Pemkot Bandung juga memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, serta aparat penegak hukum guna memastikan tata kelola pemerintahan tetap berada dalam jalur yang stabil dan akuntabel.
“Warga Bandung berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Kami pastikan dinamika hukum yang terjadi tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat,” lanjut Farhan.
Melalui rangkaian upaya penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pemerintahan yang profesional, bersih, serta dapat memenuhi kebutuhan warga secara berkelanjutan.
