LIPUTAN BANDUNG – Mendukbangga Minta Jabar Pertahankan Kinerja Bangga Kencana, KDM Tambah Insentif KB Pria Rp 500 Ribu
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menilai kinerja program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Jawa Barat berhasil.
Hal ini ditandai dengan angka kesertaan keluarga berencana (KB) yang tinggi dan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) yang rendah.
Baca Juga: KDM Akan Jadikan KB Syarat Menerima Beasiswa dan Bantuan Sosial
“TFR kita sekarang sudah 2,1. Jawa Barat sudah 2,03, sudah di bawah nasional. Ini sudah sesuai dengan prasyarat penduduk tumbuh seimbang, di mana TFR 2,1 dan NRR 1. Itu bagus. Maka untuk Jawa Barat kita pertahankan saja ini,” ungkap Wihaji saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat bertajuk Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Senin (28/4/2025).
Pada pertemuan tersebut Wihaji menjadi salah satu narasumber bersama dengan Gubernur Dedi Mulyadi dan sejumlah menteri pada Kabinet Merah Putih.
Yang lebih kita penting lagi, sambung Wihaji, adalah kesadaran kesehatan, kemudian pengendalian penduduk bagi keluarga prasejahtera. Pengendalian penduduk melalui kontrasepsi merupakan salah satu upaya menyambut periode bonus demografi untuk kemudian menciptakan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: DP3AKB Jabar Langsung Laksanakan Perintah KDM Sisir Anak Jalanan
“Bagaimana caranya? Pokoknya dimulai dari yang bisa kita kerjakan, kerja sama dengan baik, dan kita terus di lapangan selesaikan masalah. Insyaallah nanti Jawa Barat akan lebih baik. Saya percaya Pak Gubernur Jawa Barat punya kekuatan untuk itu,” tandas Wihaji optimistis.
Wihaji mengaku mendapat permintaan dari Gubernur Jawa Barat untuk berbicara di hadapan ribuan peserta yang berasal dari unsur kepala daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi rumpun kesejahteraan rakyat, para camat, kepala desa, dan lurah se-Jawa Barat.
Adapun topik yang dibahas menyangkut strategi menurunkan angka kemiskinan, stunting, angka kematian ibu dan bayi, angka kematian ibu melahirkan, penyelesaian masalah sampah dan lingkungan, serta peningkatan partisipasi KB di Jawa Barat.
Wihaji secara khusus melaporkan bahwa BKKBN baru saja memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori “Pelayanan Vasektomi Serentak dengan Jumlah Akseptor Terbanyak” sebanyak 2.000 akseptor.
Jumlah ini memecahkan rekor kategori yang sama beberapa tahun sebelumnya sebanyak 1.500 akseptor. Pelayanan serentak tahun ini berlangsung di 190 kabupaten/kota dan 195 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.
“Kami baru saja memecahkan rekor MURI di Majalengka, Pak Gub. Rekor untuk pelayanan vasektomi terbanyak. Kami juga memberikan biaya jaminan hidup masing-masing sebesar Rp 450 ribu untuk mengganti waktu mereka pada saat menjalani vasektomi,” ungkap Wihaji.
Di bagian lain, Wihaji menyampaikan update capaian lima quick wins Kemendukbangga dan pelaksanaan makanan bergizi gratis (MBG) khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Pertama, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), berupa intervensi keluarga rentan stunting untuk bantuan yang sesuai kebutuhan baik nutrisi dan nonnutrisi dengan target 1 juta keluarga berisiko stunting (KRS).
Kedua, Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), berupa daycare unggul yang terstandarisasi berkolaborasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan swasta.
Di sini, menyediakan pengasuh tersertifikasi, psikolog anak, dan dokter spesialis anak, laporan tumbuh kembang anak setiap bulan. Ketiga, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), berupa gerakan optimalisasi peran ayah untuk menjawab fenomena fatherless.
“Anak-anak sekarang sudah kehilangan figur ayah, fatherless. Ayah mereka adalah gadget. Melalui gerakan ini kita ingin mengajak para ayah untuk terlibat aktif dalam pengasuhan anak-anaknya,” kata Wihaji.
Keempat, SuperApps Tentang Keluarga yang berisi layanan A-Z pembangunan keluarga, konsultasi problematika keluarga, anak, konselor, dan pendataan keluarga Indonesia.
Kelima, Sidaya atau Lansia Berdaya, berupa penyediaan homecare berbasis komunitas untuk usia lanjut yang tidak mendapat perawatan oleh anak.
Kemudian, bantuan dan pelayanan kesehatan gratis bagi lansia di puskesmas dan RSUD tanpa rujukan. Terakhir, pemberdayaan lansia sesuai kapasitas, lapangan pekerjaan yang sesuai.
“Saya kira kira pas lah. Kebijakannya apa, tindak lanjutnya apa. Yang penting tindak lanjut. Jadi, kalau kalau enggak ada tindak lanjut ya sayang. Maka kita nanti pasti akan berkoordinasi dengan kementerian terkait yang diundang oleh Pak Gubernur hari ini. Semoga ada tindak lanjut yang berkenaan dengan kewenangan masing-masing kementerian, tapi dalam satu semangat yang sama membangun Jawa Barat,” pungkas Wihaji.
Tambahan Insentif Vasektomi
Gayung bersambut. Gubernur Dedi Mulyadi langsung merespons paparan Menteri Wihaji dengan menjanjikan tambahan insentif yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Insentif tersebut diberikan kepada suami yang bersedia menjadi akseptor KB pria vasektomi sebesar Rp 500 ribu.
“Program konkretnya, Jawa Barat memiliki program ‘Abdi Nagri Nganjang ka Warga’. Program ini bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Tolong siapkan Pak Sekda untuk memberikan tambahan insentif bagi laki-laki yang mau ber-KB sebesar Rp 500 ribu dari Pemprov. Sementara untuk para ibu kita siapkan bantuan sembako,” kata Dedi.
Pada paparan sebelumnya, Dedi menyampaikan rencana menjadikan kesertaan KB sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial maupun beasiswa pendidikan.
Lebih khusus lagi, menjadi peserta KB pria berupa vasektomi alias metode operasi pria (MOP).
“Nanti ada 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh menerima bantuan sambungan baru tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya harus KB dulu.
Nanti misalnya ada penerima bantuan masih usia produktif, boleh menerima bantuan tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dan kabupaten/kota, boleh terima bantuan tapi harus KB dulu,” tandas Dedi.
“Saya selalu menuntut orang yang saya bantu untuk KB dulu. Yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya, Pak. Saya sudah berhasil, silakan lihat di tayangan (kanal Youtube) saya. Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” tambah Dedi.***
