LIPUTAN BANDUNG – Segera setelah menerima CNN Indonesia Award 2025, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan angka sengketa pertanahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik. Pernyataan itu disampaikannya di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
“Kementerian ATR/BPN sedang bertransisi dari sistem analog ke digital. Jika ini berhasil, akan mampu meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang sering terjadi di Indonesia,” ungkap Ossy.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi layanan pertanahan adalah langkah penting untuk mempercepat administrasi, menutup celah tumpang tindih lahan, dan memperkuat transparansi data kepemilikan. “Banyak persoalan pertanahan muncul karena masalah administrasi – dan digitalisasi menjadi jawabannya,” katanya.
Ossy menambahkan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak agar layanan dapat diberikan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Selain digitalisasi, ATR/BPN juga terus mendorong dua program nasional: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. “Program PTSL memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sedangkan Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita – keduanya berdampak besar terhadap pemerataan,” tuturnya.
Ia berharap dukungan dari masyarakat dan kolaborasi dengan lembaga terkait dapat terus diperkuat. “Berikan dukungan, kritik membangun, dan masukan terutama di daerah. Ini penting agar kami terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat lebih besar bagi semua rakyat,” tutup Ossy.
