LIPUTAN BANDUNG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal menindaklanjuti sejumlah program prioritas yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Adapun beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, guna menindaklanjuti ketiga program prioritas tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana.
“Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang,” kata Menteri Nusron Wahid dalam paparannya pada Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan belum lama ini.
Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kami berharap langkah tersebut mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan,” tuturnya.
Selain itu, sebut Menteri Nusron Wahid, tanah seluas 567.585 hektare telah dialokasikan untuk program transmigrasi.
“Lahan tersebut rencananya bakal diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat,” paparnya.
Sementara itu, terang Menteri Nusron Wahid, guna mendukung program perumahan rakyat, lahan seluas 77.297 hektare ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman.
Dia menyebut, hal ini untuk memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.
“Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar,” ujarnya..
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional. Menteri Nusron menekankan bahwa sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini.
Turut hadir pada rapat ini, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis; dan Kepala Biro Perencanaan, Dony Erwan Brilianto. ***
