LIPUTAN BANDUNG – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi mengimbau seluruh jajarannya untuk bekerja sama secara terbuka dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Imbauan itu disampaikan Pudji saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Loan Tahun 2024 pada Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project), Kamis (15/05/2025).
“Saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk bekerja sama, terbuka dengan teman-teman dari BPK RI, konsultasikan, komunikasikan,” kata Pudji dilansir dari laman resmi atrbpn.go.id.
“In sya Allah permasalahan itu dengan adanya komunikasi bisa terselesaikan,” sambungnya dalam pertemuan yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Selain itu, Pudji menekankan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti bebas dari potensi permasalahan.
“Saya mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap waspada terhadap kemungkinan kekeliruan, termasuk yang bisa berimplikasi hukum,” ucapnya.
Pudji berharap, proses pemeriksaan ini dapat berjalan lancar demi mendukung pelaksanaan program-program strategis Kementerian ATR/BPN. Komitmen untuk transparansi juga ditegaskan dalam pernyataannya kepada Tim BPK.
“Kami siap untuk memberikan data kepada BPK RI, mendukung kelanjutan kegiatan teman-teman dari BPK RI,” lanjut Pudji Prasetijanto Hadi.
Di kesempatan ini, Wakil Penanggung Jawab dari BPK, Erwin Djuty, melaporkan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari, dimulai pada 16 Mei-26 Juni 2025.
“Kami berharap, proses pemeriksaan dapat diiringi komunikasi yang baik antara Tim Pemeriksa dan entitas yang diperiksa,” ujarnya.
“Kami juga menekankan soal pentingnya hasil pemeriksaan ini sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” tandasnya.
Entry Meeting ini turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.***
