LIPUTAN BANDUNG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem layanan pertanahan untuk memberantas mafia tanah dalam tahun pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan perbaikan sistem internal, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, berharap celah praktik ilegal itu bisa ditutup – yang juga membantu mempercepat pendaftaran dan penyertipikatan tanah.
Pernyataan itu disampaikannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2025). “Di awal pemerintahan kami, kami sampaikan bahwa mafia tanah akan pelan-pelan hilang sejalan dengan perbaikan sistem internal,” tegas Nusron. Ia menjelaskan bahwa perbaikan dilakukan dengan membangun sistem layanan yang akurat dan akuntabel, sehingga tata kelola pertanahan sulit dibobol atau diakali oleh oknum.
Berkat upaya itu, sepanjang tahun ini ATR/BPN berhasil mencegah kerugian negara sebesar Rp9,67 triliun. Nilai tersebut mencakup kerugian nyata dari nilai tanah (real loss), potensi kerugian ekonomi dari proyek yang terganggu (potential loss), dan hilangnya potensi penerimaan pajak negara (fiscal loss).
Selain menahan mafia tanah, perbaikan sistem juga mempercepat pendaftaran tanah: sebanyak 4 juta bidang telah didaftarkan dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai Oktober 2025, dengan 2,6 juta di antaranya sudah bersertipikat dan akan terus bertambah.
Kegiatan pendaftaran dan penyertipikatan ini juga menyumbang nilai tambah ekonomi hingga Rp1.021,9 triliun. Angka itu terdiri dari Rp12,4 triliun Pajak Penghasilan (PPH), Rp3,15 triliun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rp25,9 triliun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Rp980,5 triliun Hak Tanggungan.
Di akhir pidatonya, Nusron menekankan pentingnya konsolidasi internal, penguatan koordinasi lintas unit kerja, dan percepatan penyelesaian target menjelang penutupan tahun anggaran 2025. “Mohon untuk menjadi komitmen bersama, supaya di Desember nanti target kita semua tercapai,” pungkasnya.***
