LIPUTAN BANDUNG – Guna menuntaskan berbagai persoalan batas tanah di kawasan transmigrasi, khususnya yang melibatkan tumpang tindih lahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengusulkan kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dalam menyukseskan program Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).
Menteri Nusron Wahid menyebut, pihaknya bakal menyelesaikan tiga hal dengan One Map Policy ini, pertama, peta kawasan batasan transmigrasi dengan hutan dan Areal Penggunaan Lahan (APL) lainnya
“Kedua, peta bidang tanah di kawasan transmigrasi, dan ketiga, masalah tumpang tindih,” kata Menteri Nusron Wahid dilansir dari laman resmi atrbpn.go.id.
Menteri Nusron Wahid menjelaskan, untuk mewujudkan One Map Policy, Kementerian ATR/BPN telah menjalankan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), yang sebelumnya melibatkan Kementerian Kehutanan.
“Kini proyek tersebut akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Transmigrasi dengan tujuan untuk meminimalkan potensi konflik antar instansi, terutama terkait dengan sertipikasi di kawasan transmigrasi,” jelasnya.
Dikatakan Menteri Nusron Wahid, dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta, pemerintah telah mendapatkan dukungan anggaran dari World Bank.
Oleh sebab itu, Menteri Nusron mengimbau agar penggunaan dana pinjaman tersebut dapat dioptimalisasikan.
“Ini dana manfaatkan dulu supaya ini masalah selesai,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, mengatakan persoalan lahan menjadi masalah yang krusial dan harus segera diselesaikan.
Oleh karena itu, dirinya setuju untuk mengikuti program ILASPP dan meminta dukungan kepada Kementerian ATR/BPN terhadap penyelesaian masalah lahan yang selama ini dihadapi.
“Ini menjadi perhatian Kementrans, persoalan lahan itu menjadi krusial makanya hal ini menjadi program unggulan kami untuk menyelesaikan masalah persoalan lahan,” ucap Iftitah Sulaiman.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri ATR/Kepala BPN, karena ini (program Kebijakan Satu Peta, red) menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah lahan dan tentunya kita akan tindaklanjuti dengan kerja nyata yang konkret,” lanjut Menteri Transmigrasi.
Iftitah berharap, kolaborasi ini dapat memberikan solusi atas masalah batas tanah yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan lahan, serta memperkuat koordinasi antar kementerian untuk mewujudkan kebijakan tata ruang yang lebih efektif dan efisien.
“Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah tumpang tindih lahan yang sering terjadi,” kata Ifititah Sulaiman.***
