LIPUTAN BANDUNG – Pemerintah mendorong Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Kota Bandung tidak hanya berfungsi sebagai ruang pelestarian budaya. Kawasan tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan gagasan tersebut dalam peresmian Gedung Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia dan perayaan ulang tahun emas ke-50 Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP), Selasa, 25 Agustus 2026.
Dedi mengatakan sebuah pusat kebudayaan seharusnya tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kehidupan masyarakat. Keberadaannya justru harus memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar mampu menangkap peluang ekonomi yang muncul seiring meningkatnya aktivitas di kawasan tersebut.
Baca Juga: 37.367 Wisatawan Mancanegara Naik Kereta Api KAI Daop 2 Bandung pada Semester I 2026
“Caranya masyarakat sekitarnya dididik, bukan minta sumbangan tapi dididik punya produktivitas,” ujar Dedi.
Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah usaha kuliner. Warga dapat memperoleh pelatihan untuk membuat berbagai makanan yang memiliki kaitan dengan budaya Tionghoa.
Selain kuliner, masyarakat juga dapat diarahkan memproduksi suvenir bernuansa Tionghoa. Produk tersebut kemudian dapat dipasarkan kepada pengunjung yang datang ke Pusat Kebudayaan Tionghoa.
Pelatihan pemasaran juga dinilai penting agar warga tidak hanya mampu membuat produk, tetapi juga memahami cara menjualnya kepada wisatawan.
Dengan pendekatan tersebut, kawasan pusat kebudayaan dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Dedi juga mendorong adanya agenda budaya secara rutin. Pertunjukan yang menggabungkan budaya Sunda dan Tionghoa dapat menjadi salah satu atraksi yang membuat kawasan tersebut semakin ramai dikunjungi.
“Seminggu sekali, sebulan sekali dibikin pagelaran. Biar Pemprov yang biaya pagelarannya, enggak apa-apa, yang penting orang datang,” katanya.
Menurut Dedi, kegiatan budaya dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi. Ketika wisatawan datang untuk menikmati pertunjukan, pelaku usaha lokal juga memiliki kesempatan menawarkan produk dan jasa mereka.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya menyampaikan bahwa Pemkot Bandung akan memperhatikan infrastruktur pendukung di sekitar Pusat Kebudayaan Tionghoa.
Farhan menilai keberadaan pusat kebudayaan yang digagas YDSP tersebut menunjukkan bagaimana keberagaman budaya dapat menyatu dengan kehidupan masyarakat Kota Bandung.
“Kami memastikan bahwa infrastruktur pendukung yang ada di sekelilingnya bisa dijaga, dirawat dan dibangun dengan baik,” kata Farhan.
Dedi juga mengusulkan penataan kawasan yang lebih terintegrasi. Akses menuju kawasan, trotoar, penerangan hingga lingkungan permukiman dapat ditata dengan konsep yang mendukung karakter wisata budaya.
Ia bahkan menyebut Gerbang Tol Pasir Koja dapat diberikan sentuhan ornamen Tionghoa untuk memperkuat identitas kawasan.
Penataan tersebut diharapkan tidak hanya mempercantik kawasan, tetapi juga menciptakan pengalaman wisata yang lebih menarik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandung untuk menjalankan penataan secara bertahap. Pengembangan kawasan yang lebih serius mulai didorong pada 2027.
Dengan pemberdayaan masyarakat dan penataan kawasan, Pusat Kebudayaan Tionghoa Bandung diharapkan menjadi destinasi yang memberikan manfaat budaya sekaligus ekonomi bagi warga.
