LIPUTAN BANDUNG – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai merealisasikan pengembangan kawasan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Kebon Waru, Kiaracondong, Kota Bandung. Proyek ini dirancang sebagai solusi penyediaan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset negara di sekitar Stasiun Kiaracondong.
Rencana pembangunan tersebut memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) seluas sekitar 9.600 meter persegi. Di atas lahan tersebut akan dibangun sekitar 1.000 unit rumah susun (rusun) yang didukung melalui kolaborasi antara Kementerian PKP, PT KAI, dan PT Astra International Tbk.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan proyek ini menjadi contoh sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam menghadirkan hunian yang terjangkau tanpa mengurangi nilai aset negara. Menurutnya, pemanfaatan lahan KAI justru akan meningkatkan fungsi produktif aset sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hunian yang akan dibangun mengusung konsep Tipe 36 dengan dua kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dapur, serta area servis.
Seluruh pembiayaan pembangunan dipersiapkan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta yang saat ini masih dimatangkan, baik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun mekanisme hibah.
Selain menyiapkan pendanaan, pemerintah juga memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan. Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan tata kelola proyek berjalan baik serta penentuan penerima manfaat dilakukan secara tepat sasaran.
Pemerintah Kota Bandung menyambut positif pembangunan rumah susun tersebut. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, Luthfi Firdaus, mengungkapkan kebutuhan hunian di Kota Bandung masih sangat tinggi.
Baca Juga: KAI Daop 2 Bandung Layani Lebih dari 45 Ribu Penumpang Kereta Api di Weekend Awal Juli
Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 90.000 kepala keluarga yang belum memiliki rumah sendiri sehingga proyek rusun berbasis TOD dinilai menjadi salah satu solusi penting untuk mengurangi backlog perumahan.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menilai kolaborasi lintas sektor ini akan membantu mempercepat penyediaan hunian di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung memastikan proses perizinan dan penyesuaian tata ruang akan dikawal agar pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang (Diciptabintar) menyatakan siap mempercepat seluruh tahapan administrasi yang diperlukan.
Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk, Boy Kelana Soebroto, menegaskan Astra telah siap dari sisi pendanaan maupun sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan proyek tersebut.
Perusahaan juga telah menyiapkan desain hunian yang mengutamakan kenyamanan keluarga kecil dengan tata ruang yang fungsional.
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan pembangunan rumah susun hanya menjadi tahap awal pengembangan kawasan di sekitar Stasiun Kiaracondong.
Ke depan, kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan transportasi publik, kawasan hunian, perkantoran, pusat data, area komersial, hingga kawasan heritage.
Menurut Bobby, konsep tersebut akan menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru di Bandung yang terhubung langsung dengan Stasiun Kiaracondong, kawasan Laswi Heritage, hingga Stasiun Bandung.
Pengembangan kawasan dilakukan bersama KAI Property dan Astra Property untuk menghasilkan kawasan perkotaan yang modern dan terintegrasi.
Dari aspek legalitas, Kantor ATR/BPN Kota Bandung memastikan lahan yang akan digunakan merupakan aset sah milik PT KAI dan tidak memiliki sengketa hukum.
Kepastian tersebut menjadi modal penting agar proses pembangunan dapat segera dilaksanakan setelah seluruh tahapan administrasi dan koordinasi antarlembaga selesai.
Melalui proyek ini, pemerintah berharap konsep TOD di Kiaracondong dapat menjadi model pengembangan kawasan perkotaan yang mampu menyediakan hunian layak, meningkatkan akses transportasi massal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.
