LIPUTAN BANDUNG – Transformasi layanan berintegritas menjadi fokus utama bahasan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2025, yang digelar di Jakarta, Selasa (09/12/2025).
Dengan tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, acara ini menghadirkan paparan dari Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, dan teguran tegas dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Wamen Hukum: Integritas, Transparansi, Akuntabilitas sebagai Kunci Pemerintahan Bersih
Dalam paparannya sebagai narasumber, Edward menekankan bahwa integritas merupakan salah satu kunci utama mewujudkan pemerintahan yang bersih, disertai dua prinsip lain: transparansi dan akuntabilitas. “Integritas itu berbicara tentang sumber daya manusianya, tentang kejujuran, etika, dan kedisiplinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator profesionalisme pelayanan publik. Masyarakat, kata Edward, harus memperoleh akses jelas terhadap informasi, proses bisnis, dan standar operasional prosedur (SOP). “Ini penting agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah mereka,” tuturnya.
Edward juga menyoroti peran digitalisasi dalam memperkuat transparansi di era transformasi digital. “Akuntabilitas adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan pelayanan publik dengan SOP yang jelas dan dapat diakses masyarakat,” lanjutnya.
Semua ini, katanya, sejalan dengan pembangunan Zona Integritas yang tengah dijalankan ATR/BPN melalui predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai fondasi pemerintahan yang dipercaya publik.
Nusron Tegas: “Kalau Ada Praktik Aneh, Saya Tindak Langsung – Tidak Tunggu APH”
Pada sesi pembukaan Rakernas, Nusron Wahid kembali mengingatkan jajarannya bahwa integritas harus dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar penghargaan. Ia memberikan peringatan tegas terhadap potensi penyimpangan di lapangan.
“Kalau nanti sudah dapat piagam WBK kok ternyata di lapangan ditemukan masih ada praktik aneh-aneh, tidak usah sampai aparat penegak hukum (APH), saya tindak tegas di lapangan langsung,” tegasnya dengan nada tegas.
Sebagai bukti keseriusan, Nusron juga menegaskan bahwa predikat WBK akan menjadi faktor utama dalam proses mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di ATR/BPN. “Ini nanti menjadi salah satu fast track orang untuk mutasi maupun untuk promosi, asal benar-benar WBK benar,” ujarnya.
