LIPUTAN BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung terus bergerak mencari solusi atas persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar bagi kota tersebut. Meskipun pengajuan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mendapatkan persetujuan, Pemkot Bandung memastikan upaya penanganan sampah tetap berjalan dengan berbagai langkah alternatif.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, penolakan pengajuan status darurat tidak akan menghentikan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah. Menurutnya, masalah sampah merupakan isu yang harus segera ditangani dan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.
“Kami akan mencari solusi lain. Penanganan sampah harus tetap berjalan karena menyangkut kepentingan masyarakat dan lingkungan,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung.
Baca Juga: Tiga Mantan Pejabat Badan Gizi Nasional Ditahan dalam Kasus Dugaan Korupsi Program MBG
Saat ini, Kota Bandung menghadapi tantangan tersendiri karena menjadi satu-satunya kota besar di Jawa Barat yang belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik sendiri. Kondisi tersebut membuat proses pengelolaan sampah masih sangat bergantung pada TPA Sarimukti yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketergantungan terhadap TPA Sarimukti menyebabkan keterbatasan dalam pengangkutan dan pembuangan residu sampah. Setiap kebijakan terkait kuota pembuangan maupun operasional pengangkutan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di fasilitas tersebut.
Sebagai upaya jangka pendek, Pemkot Bandung menyambut baik rencana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA.
Farhan mengatakan, pemerintah kota siap memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap dukungan yang diberikan demi memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah.
Baca Juga: Tiga Hari Pelayanan Perayaan Idul Adha, KAI Daop 2 Bandung Layani 51 Ribu Pelanggan
Selain mengandalkan bantuan mesin pengolah sampah, Pemkot Bandung juga mulai menyiapkan strategi jangka panjang dengan menjajaki pembangunan fasilitas pengolahan sampah skala besar maupun TPA mandiri. Namun, rencana tersebut masih memerlukan proses pencarian lokasi yang sesuai serta pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan lingkungan.
Menurut Farhan, keberadaan fasilitas pengolahan terpadu tetap menjadi kebutuhan penting. Pasalnya, meskipun sampah dapat diolah dan dikurangi volumenya, masih terdapat residu yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir.
Di sisi lain, pemerintah kota terus mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui gerakan pemilahan sampah dari sumber. Program Gaslah menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kesadaran warga dalam memilah sampah rumah tangga.
Data yang dimiliki Pemkot Bandung menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Jika sebelumnya hanya sekitar 10 rumah di setiap RT yang melakukan pemilahan sampah, kini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 20 rumah.
Meski menunjukkan tren positif, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah kota, yakni minimal 60 rumah per RT melakukan pemilahan sampah secara rutin.
Karena itu, pendekatan edukasi dan sosialisasi masih menjadi fokus utama. Pemkot Bandung menilai perubahan perilaku masyarakat membutuhkan proses yang bertahap dan berkelanjutan.
Farhan mengakui bahwa aturan mengenai sanksi bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan sebenarnya sudah tersedia. Namun, pemerintah memilih untuk mengedepankan edukasi dibandingkan penindakan karena mempertimbangkan aspek sosial dan efektivitas jangka panjang.
Melalui kombinasi pembangunan infrastruktur, dukungan pemerintah provinsi, serta keterlibatan aktif masyarakat, Pemkot Bandung optimistis persoalan sampah dapat diatasi secara bertahap.
Kolaborasi seluruh pihak dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di Kota Bandung.
