LIPUTAN BANDUNG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjadi pembicara kunci dalam Musyawaraharah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025, Selasa (25/11/2025). Di depan ratusan surveyor yang tersebar di 26 provinsi, ia menekankan pentingnya menjaga integritas agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beroperasi sebagai mafia tanah.
“Ini pertarungan sumber daya, Bapak/Ibu sekalian. Saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak fair, tidak transparan, dan tidak baik,” ujar Nusron.
Kasus “Pagar Laut” Seringgung: Tidak Mungkin Tanpa Oknum Surveyor
Dalam sambutannya, Nusron menyinggung kembali kasus “Pagar Laut” yang ramai diperbincangkan pada awal masa jabatannya. Menurutnya, fenomena tersebut tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum surveyor. Ia menjelaskan bahwa godaan untuk melakukan kejahatan pertanahan akan selalu ada karena tanah merupakan sumber daya yang tidak dapat diciptakan manusia.
“Manusia tidak bisa membuat tanah, tidak bisa membuat air, tidak bisa membuat udara. Itu hukum alam – oleh karena itu, nilai strategisnya sangat besar,” tuturnya.
Surveyor di Garis Awal: Krusial untuk Mencegah Rekayasa
Nusron menilai keberadaan surveyor sebagai pelaksana teknis sangat krusial dalam proses pertanahan. Ia membagi instrumen penting dalam manajemen pertanahan menjadi dua: Pejabat ATR/BPN sebagai pengambil keputusan, dan surveyor sebagai pelaku lapangan yang berada di garis awal.
“Berbagai bentuk kejahatan pertanahan, yang disebut mafia tanah, hampir selalu berawal dari tahap pengukuran. Pada aspek fisik, rekayasa tidak akan terjadi tanpa keterlibatan para pelaku lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, meskipun rekayasa juga bisa muncul melalui dokumen yuridis, historis, atau administrasi, semua klaim itu tidak akan berdiri jika informasi fisik tanah sudah solid dan akurat.
MASKI Sebagai Mitra Strategis untuk Membenahi Pertanahan
Nusron memiliki harapan besar terhadap MASKI sebagai mitra strategis ATR/BPN. Dengan keberadaan di 26 provinsi, ia mendorong organisasi ini untuk ikut memperkuat manajemen land tenure dan administrasi pertanahan yang masih menyisakan banyak masalah.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Saya ajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen pertanahan yang masih memiliki tumpukan masalah,” pungkasnya.
